Pemerintahan daerah yang governability dituntut untuk memiliki inisiatif kebijakan operasional yang bersifat pro masyarakat miskin.
Sekarang ini pemda tidak bisa lagi bergantung pada pemerintah pusat. Pemda harus mandiri dan bertanggung jawab kepada rakyatnya dengan mengatasi kemiskinan dan pengangguran di daerahnya.
Dan panelis ke dua adalah Arianto beliau adalah ketua Panwas Belitang Jaya dengan membawa materi tentang Tahapan PILKADA 2024.
Dengan pengawasan partisipatif yang ketat maka kecurangan dalam pemilihan seperti money politic, manipulasi suara dan intimidasi pemilih dapat diminimalisir.
Serta memastikan proses pemilihan yang jujur dan adil. Arianto menginformasikan ada empat jenis pelanggaran pemilu antara lain pelanggaran administratif, pelanggaran pidana pemilu, Pelanggaran Kode Etik.
