“Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan pendanaan yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta transfer dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” ucapnya.
Secara keseluruhan, otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal dengan memberikan otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah.
Namun, implementasinya memerlukan partisipasi civil society terhadap tantangan dan kebutuhan spesifik setiap daerah untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutannya.
Satu misal anggaran pendidikan yang besar dengan postur 20 persen dari APD, seharusnya pemerintah memperhatikan kebutuhan heterogenisasi lulusan di bidang jurusan yang menunjang bagi kemajuan OKU Timur sendiri.
Maka dipandang perlu memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang ingin melanjutkan program Studi yang lebih tinggi di luar daerah dan untuk di berdayakan dikemudian hari.
Kajian Minggu Literasi yang di adakan HmI Cabang OKU Timur dengan tema “mengupas Sustainable Development sebagai Pemerataan kesejahteraan pembangunan dan Otonomi Daerah OKU Timur semoga ini menjadi tempat dan fasilitas yang di sediakan pengurus HMI Cabang OKU Timur untuk selalu kritis dan dapat menjadi Aspirasi yang harus di dengar pemerintah Daerah khusus nya kabupaten OKU Timur Ujar KABID PA HMI cabang OKU Timur Yunda Nur Fitria Ningsih.(Wie)
