Memilih kepala desa karena rasa kasihan bisa menciptakan dilema moral. Meskipun bisa dimengerti mengapa masyarakat merasa kasihan, pemilihan kepala desa seharusnya didasarkan pada kualifikasi, rencana aksi yang kuat, dan komitmen untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, bukan hanya berdasarkan emosi belaka. Bisa dilihat di berbagai media massa, berbagai konflik yang terjadi pasca pemilihan kepala desa akibat salah memilih pemimpin.
Saya mempunyai pengalaman yang tidak mengenakkan di suatu desa, yang mana kepala desanya dipilih oleh masyarakat karena ‘kasihan’. Kepala desa tersebut di periode sebelumnya telah melakukan pencalonan beberapa kali, namun selalu gagal atau belum berhasil terpilih. Alhasil, di pencalonannya yang terakhir, barulah ia terpilih. Tidak masalah jika kinerja yang diberikan kepala desa dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan pedoman, toh hal tersebut justru sangat menguntungkan desa maupun masyarakatnya. Tetapi, yang menjadi masalah ialah kepala desa yang terpilih tersebut telah dicap mayoritas masyarakat sebagai pemimpin yang ‘problematik’. Tidak usah jauh-jauh mengarah ke pelayanan publik, dari segi etika saja kalau sudah dinilai ‘buruk’, maka hilanglah wibawa kepala desa tersebut. Jika masyarakat sudah enggan untuk berurusan dengan kepala desa, bahkan sekadar bertegur sapa pun mereka sungkan, menandakan bahwa kepercayaan dan hubungan antara kepala desa dengan masyarakat sudah rusak. Ini bisa disebabkan oleh perilaku atau kebijakan yang kontroversial, kurangnya transparansi, atau ketidakmampuan kepala desa untuk memahami dan mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat.
